Aliansi Jurnalis Independen (AJI) didirikan oleh 58 jurnalis dan kolumnis lewat Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994, di Sirnagalih, Bogor, setelah pemberedelan majalah Tempo, Detik dan Editor oleh rezim Orde Baru.
Sejak berdiri hingga saat ini, AJI memiliki kepedulian pada tiga isu utama. Inilah yang kemudian diwujudkan menjadi program kerja selama ini juga diintegrasikan dengan isu gender dan perempuan. Karena itulah, AJI secara rutin melaksanakan sejumlah kegiatan kampanye, advokasi, training, workshop, diskusi, seminar, penelitian, beasiswa, penerbitan buku, dll.
7 Tahun memerangi Hoaks di Indonesia. Sejak Januari 2018, AJI Indonesia telah memberikan pelatihan kepada ribuan jurnalis, mahasiswa, dan akademisi di seluruh Indonesia.
Aliansi Jurnalis Idependen Kabupaten Aceh Barat memiliki beberapa program:
Training AJI untuk mengetahui dan mendalami seluk beluk jurnalistik, baik itu Media Cetak, Media Online, trik dan tips menulis artikel, redaksi, layout, dan teknik wawancara.
Lihat Selengkapnya
AJI didukung Google News Initiative memberikan pelatihan cek fakta ke media-media lokal dan kampus untuk mendorong penguatan peran media sebagai rujukan informasi yang kredibel.
Lihat Selengkapnya
Program, short-course dan beasiswa yang diberikan kepada jurnalis, berupa biaya kursus dan biaya operasional liputan yang dalam peningkatan kapasitas liputan mengenai isu-isu terkini.
Lihat Selengkanya
Program, short-course dan beasiswa yang diberikan kepada jurnalis, berupa biaya kursus dan biaya operasional liputan yang dalam peningkatan kapasitas liputan mengenai isu-isu terkini.
Lihat Selengkapnya
Festival bagi jurnalis, media, dan publik berupa pameran media, gathering media kampus, pemutaran film, pertunjukan musik, diskusi/workshop, dan lomba debat untuk kalangan pelajar
Lihat Selengkapnya
Platform mandiri bagi informan publik untuk menghadirkan pemberitaan berkualitas dan menyuarakan kepentingan publik dengan membagi data ke redaksi media massa.
Lihat Selengkapnya
Admin
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak sejumlah media massa tidak diskriminatif dalam memberitakan setiap individu dengan ragam identitas gender dan seksual karena semakin menebalkan stigma,kebencian, dan memicu kekerasan.
Lihat SelengkapnyaAdmin
Koalisi nasional dari 29 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Resiliensi Demokrasi Digital (DDRN – Digital Democracy Resilient Network) mendesak Presiden Prabowo segera menjamin hak privasi warga. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sekalipun Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah lama rampung, namun baik lembaga Pelindungan Data Pribadi maupun peraturan teknis dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pelindungan Data Pribadi (PP PDP) belum juga diterbitkan.
Lihat SelengkapnyaAdmin
Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) bersama Forum Alumni Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FA PPMI) dan UNESCO menyelenggarakan pameran karya Media and Information Literacy (MIL) di Kampus Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA), Jakarta Barat, pada Senin (10/11). Pameran ini dilaksanakan guna mengenalkan program pendanaan MIL yang telah dilaksanakan dari berbagai lembaga pers mahasiswa (LPM).
Lihat Selengkapnya
